8 Unit Perumahan Pendidikan Residence Berdiri Tanpa PBG, Diduga Dapat Dukungan Oknum Dewan

Ketidakpatuhan terhadap peraturan bangunan sering kali menjadi sorotan di berbagai daerah, dan baru-baru ini, kasus yang melibatkan unit perumahan Pendidikan Residence di Medan menarik perhatian publik. Inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD Medan mengungkapkan bahwa pembangunan delapan unit perumahan tersebut dilakukan tanpa adanya izin Pendirian Bangunan Gedung (PBG). Situasi ini menciptakan pertanyaan mengenai integritas proses perizinan dan kemungkinan adanya dukungan dari oknum tertentu.

Inspeksi Mendadak oleh DPRD Medan

Pada hari Senin, 6 April 2026, anggota Komisi IV DPRD Medan melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pembangunan perumahan Pendidikan Residence yang terletak di Jalan Pendidikan, dekat Jalan Tempuling, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta memastikan bahwa pembangunan tersebut tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

Temuan di Lapangan

Selama sidak tersebut, tim yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV, Paul Mei Simanjuntak SH, menemukan bahwa delapan unit perumahan berlantai dua tersebut telah dibangun hampir sepenuhnya tanpa izin yang sah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran hukum yang lebih besar, terutama terkait dengan dugaan adanya backing dari oknum anggota dewan yang mungkin melindungi pengembang.

Langkah Tindakan dari DPRD Medan

Setelah meninjau lokasi, rombongan DPRD meminta kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan untuk segera menyegel bangunan yang diduga melanggar peraturan ini. Ketua Komisi IV, Paul Mei Simanjuntak, menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran izin pembangunan.

Pernyataan Anggota Dewan

Afri Rizky Lubis, salah satu anggota dewan, menegaskan bahwa tidak ada aktivitas pembangunan yang seharusnya dilakukan sebelum izin resmi diterbitkan. Ia menekankan bahwa Satpol PP harus bertindak cepat dan tetap mengawasi perkembangan di lokasi tersebut.

Perhatian terhadap Retribusi dan PAD

Dalam kesempatan tersebut, Paul Mei Simanjuntak juga mengungkapkan harapan agar retribusi dari PBG dapat diperbaiki. Ia mencatat bahwa ketidakpatuhan dalam proses perizinan dapat mengakibatkan hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan sumber pendanaan penting bagi pemerintah daerah.

Pentingnya Penegakan Hukum

Lebih lanjut, Paul menekankan bahwa setiap pendirian bangunan harus melalui kajian yang menyeluruh. Ia mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap tata letak bangunan perlu ditindak secara tegas agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar.

Kewajiban Pemilik Bangunan

Sebagai pemilik bangunan, mereka diharuskan untuk menyediakan fasilitas keselamatan kebakaran yang memadai. Hal ini menjadi sangat penting, terutama ketika ada keberatan dari warga sekitar terkait pembangunan yang sedang berlangsung. Kewajiban ini harus dipatuhi agar tidak terjadi risiko yang membahayakan masyarakat.

Pentingnya Koordinasi dengan Dinas Terkait

Paul juga menekankan perlunya perhatian dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Medan. Ia berharap agar izin yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan memperhatikan kepentingan publik. Dalam konteks ini, koordinasi antara pihak pengembang dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

Reaksi Masyarakat

Pembangunan unit perumahan Pendidikan Residence ini juga menimbulkan reaksi di kalangan masyarakat. Beberapa warga setempat mengungkapkan kekhawatiran atas dampak yang mungkin ditimbulkan oleh pembangunan yang tidak memiliki izin resmi. Mereka menuntut agar pemerintah lebih tegas dalam menegakkan peraturan yang ada.

Informasi Tambahan

• Lokasi: Jalan Pendidikan, dekat Jalan Tempuling, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung.
• Tanggal sidak: 6 April 2026.
• Jumlah unit yang dibangun: 8 unit berlantai dua.
• Permintaan penyegelan oleh DPRD Medan.
• Perhatian terhadap retribusi dan PAD dari PBG.

Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan kasus serupa tidak terulang di masa mendatang. Keterlibatan masyarakat juga sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak merugikan kepentingan umum. Keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan berkelanjutan.