Lombok Timur menghadapi masalah serius terkait kelangkaan gas LPG 3 kilogram, yang telah memicu protes dari berbagai lapisan masyarakat. Dalam merespons pernyataan Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, atau yang akrab disapa Bupati Iron, yang menyatakan bahwa masalah ini disebabkan oleh tindakan penimbunan, Ketua Umum Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Lombok Timur, Yogi Setiawan, S.H., mengeluarkan pernyataan yang penuh penekanan. Yogi menekankan bahwa pemerintah daerah tidak boleh hanya berhenti pada analisis masalah atau sekadar memberikan alasan di depan publik tanpa diimbangi dengan tindakan nyata.
Memahami Dinamika Geopolitik Global
PC PMII Lombok Timur mengakui bahwa ketidakstabilan energi nasional, termasuk distribusi gas melon, sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang terjadi di tingkat global.
Realitas Geopolitik yang Mempengaruhi Energi
“Kami menyadari bahwa kondisi geopolitik global saat ini sedang dalam situasi yang kurang menguntungkan. Ketegangan antara kekuatan besar dunia dapat berdampak pada rantai pasokan energi hingga daerah kita, termasuk apa yang sedang dialami oleh masyarakat di Lombok Timur saat ini. Ini adalah kenyataan makro yang tidak dapat diabaikan,” ungkap Yogi Setiawan.
Tanggapan Terhadap Pernyataan Bupati Iron
Namun demikian, PMII berpendapat bahwa tuduhan Bupati Iron mengenai penimbunan sebagai penyebab utama kelangkaan gas harus dibuktikan melalui tindakan hukum yang konkret, bukan sekadar menjadi narasi untuk meredakan keresahan masyarakat.
Pentingnya Penegakan Hukum
PMII mendesak Pemerintah Kabupaten dan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku penimbunan jika terbukti ada. Tindakan ini harus dilakukan tanpa kompromi.
Mitigasi Krisis Energi
Alasan yang berkaitan dengan geopolitik maupun tindakan penimbunan tidak seharusnya dijadikan dalih untuk mengabaikan krisis yang dialami oleh masyarakat pada tingkat dasar.
Permintaan untuk Solusi Nyata
“Sebagai pemimpin daerah, kami berharap Bupati memiliki kepekaan yang lebih tinggi terhadap krisis ini. PMII mendesak pemerintah untuk tidak hanya fokus pada klarifikasi atau mencari pihak yang disalahkan, tetapi juga untuk menemukan solusi yang lebih efektif bagi masyarakat,” ujar Yogi.
Perhatian Terhadap Kebutuhan Rakyat
“Masyarakat tidak hanya memerlukan penjelasan mengenai hilangnya gas, mereka butuh gas tersebut tersedia di dapur mereka dengan harga yang normal. Kami berharap Bupati tidak hanya sibuk dengan klarifikasi. Jika benar ada penimbunan, bertindaklah! Yang lebih utama adalah carikan solusi untuk rakyat! Lakukan operasi pasar, perketat pengawasan distribusi, atau cari alternatif energi lain sebagai langkah mitigasi,” tegas Yogi Setiawan dengan penuh keyakinan.
Komitmen PMII untuk Mengawal Isu Ini
PC PMII Lombok Timur berkomitmen untuk terus mengawasi perkembangan isu ini hingga distribusi LPG 3 kilogram kembali normal. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, PMII siap mengambil langkah-langkah organisasi lebih lanjut untuk membela hak-hak rakyat kecil yang terdampak langsung oleh krisis energi ini.
